Minggu, Februari 5

Pungutan 5 Persen dari Ganti Rugi Waduk Warga Bener Untuk Jasa hukum adalah Contract Fee bukan Pungutan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

PURWIREJO -gerbanginterview- 25-03-22) Sejumlah warga dari Desa Limbangan Kecamatan Bener, membantah adanya paksaan terkait pungutan 5 persen yang diduga dikakukan oknum paguyuban/pengacara, untuk keperluan pendampingan hukum sebagai upaya memperjuangkan kenaikan harga tanah yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener (25-03-2022)

Foto : Warga Limbangan Bener

Pernyataan tersebut, ditegaskan oleh Ketua Paguyuban Masterbend Desa Limbangan, Suharyono, menanggapi banyaknya pemberitaan yang menduga ada paksaan terhadap warga terdampak Bendungan Bener penerima uang ganti rugi, untuk membayar pendamping hukum dengan nominal 5 persen dari nilai ganti kerugian setelah adanya kenaikan harga.

Dengan  adanya simpang  siur hal pungutan   5 persen Tambahan  yg  tadinya  per meter persegi 54 ribu menjadi 120 ribu per meter perseginya  dan banyak awak media bertanya  kepada  Sriyanto Ahmad selalu  Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Trankonmasi dan juga Sebagai Ketua Serikat Pers Jawa Tengah melalui sambungan telepon seluler dari kejauhan mengatakan, “Bahwa jasa advokat atau dan konsulttan hukum berhak  atas jasa  advokasi  dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati  sesuai dengan  UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa,

jasa advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati . ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003tentang advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien”.

Foto : Sriyanto Ahmad Ketua LPK Trankonmasi

,”Maka  apa yang dikatakan  dalam  beberapa  media  kalau ada potongan  atau  pungutan  sangat tidak mendasar dan ada dugaan  wan prestasi. maka  secara  hukum perjanjian   seorang  advokat atau konsultan  hukum  punya  hak  Retensi (menahan) apabila   Contract Fee  yang telah disepakati salah satu pihak ingkar janji, ”  Pungkas Sri Ahmad  sapaan  akrabnya.

Lebih lanjut   Sri Ahmad mengatakan  kalau    dengan mengistilahkan  contract fee  atau Honor antara  konsultan hukum (Advocat)  dengan cliennya  dikatakan pungutan  sangat  berbeda sebab  pungutan tampa adanya alasan pembenar sedangkan  Honor   atau jasa seorang konsultan hukum (Advocat) dijamin Undang-Undang, ” Imbuhnya. (SW)

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply

id_IDIndonesian