Senin, November 28

Jangan Asal Main Comot, Projo Banyuates Minta Proses Pemilihan BPD Transpara

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Keterangan Photo : M. Hariri, S.Pd.I, Ketua PAC Projo Banyuates.

Sampang | gerbanginterview.com – (02-04-22)Ada sebanyak 19 (Sembilan belas) desa di Kecamatan banyuates, yang masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)-nya akan berakhir pada tahun 2022. Sehingga perlu dilakukan thapan proses pemilihan keanggotan BPD periode selanjutnya.

Karenanya, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pro-Jokowi (Projo) Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meminta pemilihan BPD bisa dilaksanakan secara transparan, Jum’at (01/04/2022).

Foto:MHariri SPd. I Ketua PSC Projo Banyuates

Ketua PAC Projo Kecamatan Banyuates, M. Hariri berharap,

Pemilihan BPD untuk semua desa bisa dilaksanakan transparan, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Seluruh masyarakat bisa aktif dalam proses pemilihan BPD, karena kualitas yang terpilih akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan desa kedepannya.” katamya

“Tugas BPD sebagai pengusul, pembahas dan pengawasan Peraturan Desa (Perdes). Tentunya bukan hal yang bisa disepelekan, maka keaktifan sangat dibutuhkan,”imbuhnya

Pemuda yang akrab dipanggil Bangriri itu menambahkan, bahwa BPD memiliki kedudukan strategis sebagai wakil masyarakat di desa dalam Pemerintah Desa (Pemdes), untuk turut merumuskan kebijakan Pemerintah Desa.

“BPD sangat penting, karena merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen nya desa. Serta BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi,” jelasnya.

Bangriri menambahkan, bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Wewenang BPD antara lain, membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Kades) serta Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bangriri, fungsi BPD juga menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desa, dan BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat.

Kemudian, kata Bangriri, BPD juga mengajukan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih. Serta keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Untuk itu, kami ormas Projo Banyuates meminta

(Asur)

Share.

About Author

Leave A Reply

id_IDIndonesian