Jumat, Januari 27

Jaminan Hari Tua (JHT) Tanpa Harus Menunggu Usia Pensiun.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Oleh : YUSTINUS FAJAR. S

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. JHT bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) membuka peluang manfaat JHT diberikan kepada peserta tanpa harus menunggu usia pensiun.

Selama ini dana pensiunan PNS, TNI dan Polri itu dibayarkan dari APBN dan tidak dibebankan sama sekali kepada pegawai. Jadi, Potongan 8% per bulan terdiri 4,75% untuk program jaminan pensiun, 3,25% untuk program Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran ini bukan dana pensiun. Dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat pensiun. Pertanyaannya “Uang pensiun bulanan dari mana untuk tahun 2022 Rp 136,4 T dari APBN.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa selama ini jumlah anggaran pensiunan PNS ternyata membebani negara. Bagaimana tidak, untuk membayar pensiunan pegawai pelat merah tersebut, negara perlu merogoh Rp2.800 triliun.

Menurut Penulis, ini angka yang sangat besar untuk terus ditanggung oleh pemerintah, demikian Ibu Sri mengatakan berencana untuk mengubah skema pembayaran pensiunan tersebut.

Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya inovasi, bukan tidak mungkin resiko jangka panjang akan semakin meningkat karena dana pensiun terus diberikan negara bahkan saat PNS tersebut meninggal dunia alias dilanjutkan oleh pasangan atau keluarga atau anak hingga usia tertentu. Skema yang digunakan selama ini untuk pensiunan PNS yakni berasal dari dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen dan dana dari APBN. Hal yang sama juga terjadi di TNI dan Polri meski bedanya, dikelola oleh PT ASABRI akan tetapi untuk pensiunan tidak pernah dibayarkan oleh pegawai melainkan dibayarkan oleh APBN. Ujar Bu Sri.

Jadi, Potongan 8% per bulan terdiri 4,75% utk program jaminan pensiun, 3,25% utk program THT. Iuran ini bukan dana pensiun. Dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat pensiun. Lalu uang pensiun bulanan dr mana? Tahun 2022 Rp 136,4 T dari APBN. Isa Rachmatarwata sebagai Direktur Jenderal anggaran mengatakan bahwa : beban pensiun itu terbagi menjadi 2.
Pertama, kewajiban jangka panjang program pensiun pegawai aktif sebesar Rp1.427 triliun.
Kedua, kewajiban terhadap pensiunan sebesar Rp1.502 triliun. Tanggungan itu pun terbagi menjadi 2 yaitu kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat Rp935 miliar dan pegawai pemerintahan daerah Rp1.994 triliun.

Berarti angka di atas adalah estimasi kewajiban pemerintah (pusat dan daerah) berkaitan dengan penyelenggaraan program pensiun PNS, TNI dan Polri.

Selama ini, pemerintah menerapkan skema pay as you go di mana PT Taspen menghimpun iuran peserta 4,75 persen dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak) setiap bulan, dan ditambah dengan APBN. Sehingga besarnya APBN yang dibayarkan oleh pemerintah itu menurut bu Sri sangat membebani pemerintah dan ingin merombak skema dana pensiunan PNS dari pay as you go menjadi fully funded.

Rumus perhitungan dana pensiun PNS adalah 2,5 persen dikalikan masa kerja (dalam tahun) x gaji pokok terakhir. Nilai akhir dari perhitungan itu kemudian ditambah dengan tunjangan (Skema pay as you go)

Sementara, dalam skema fully funded, dana pensiun PNS diambil dari persentase take home pay (THP), pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

Ini adalah skema yang dimaksud dengan  Ibu Sri Mulyani. Beliau mengusulkan mengubah skema dari skema pay as you go ke skema fully funded. Jadi, Yang membebani itu skema pensiun PNS nya, bukan pensiunan PNS membebani.

Jadi skema fully funded yaitu sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. sedangkan besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah take home pay PNS yaitu Pembayaran utuh yang diterimakan. (bukan gaji) setiap bulannya. yang tengah digodok pemerintah dinilai sudah cukup sesuai. Dengan skema ini peserta/pegawai maupun pemberi kerja ke duanya ikut kontribusi iuran.

Jadi dana yang terbentuk disebut fully funded. Hasil investasi pengelolaan dana pensiun yang bagus bisa meringankan beban kewajiban pendanaan dari pemerintah /APBN. Jadi kata kuncinya adalah akumulasi iuran kedua belah pihak dan hasil kelolaan investasinya.

Share.

About Author

Leave A Reply

id_IDIndonesian