Perlunya Pemahaman Tentang Netralitas dalam Pemilu Aparatur Pemerintahan Desa dengan warga Masyarakat.
PEMILU, merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, orang bilang saat berlangsungnya Pemilu adalah rakyat sedang Pesta Demokrasi, Pemilu juga disebut sebagai pesta rakyat, maka untuk mewujudkannya partisipasi masyarakat dalam Pesta Demokrasi sangat diharapkan.
Yang namanya pesta Pemilu tentunya rasa suka riang gembira selalu menghiasi suasana pesta, tetapi suasana menjelang Pesta Pemilu perlu adanya pemahaman terhadap warga masyarakat terkait istilah Netralitas, karena netralitas selalu menjadi permasalahan yang mendasar disetiap akan ada Pemilu.
Dalam kehidupan di tingkat desa, orang orang yang di larang dengan undang undang, agar netral, dengan rasa nyaman melanggarnya, sedang masyarakat yang bebas memilih bebas menjadi pengurus partai justru merasa tidak nyaman.
Netralitas dan independensi Aparatur Sipil Negara (ASN) memang menjadi hal yang sangat penting. Maka perlu adanya pemahaman sosialisasi tentang Netralitas ASN di depan warga masyarakat, karena netralitas ASN menjadi tolok ukur, bahwa proses pemilu berjalan adil, bebas dari intervensi, dan memungkinkan warga negara untuk menentukan pilihan politiknya secara bebas.
Belum sepenuhnya warga masyarakat itu tahu dan paham bagaimana netralitas itu, disini saya memberikan gambaran ilustrasi (ini sekedar contoh saja fiktif) suatu misal ada, seorang ASN dan Aparatur Pemerintah Desa mengikrarkan diri menjadi Tim pemenangan salah satu partai dan paslon presiden dan wakil presiden, dan mengumpulkan para Ketua RT, secara undang undangnya ini sudah jelas melanggar.
Nah, agar warga masyarakat itu tahu, bahwa itu adalah satu hal yang salah tidak benar, maka perlu dijelaskan kepada warga masyarakat agar paham. Tentunya dalam hal ini Bawaslu yang berkopenten, apa lagi juga ada Panwaslu tingkat desanya, PKD atau Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa.
Keberadaan Aparatur Pemerintahan Desa menjadi perhatian utama untuk menjaga integritas demokrasi. Ini harus dijaga untuk memastikan pemilu berjalan lancar, tanpa campur tangan ASN yang dapat mempengaruhi keputusan politik warga masyarakat.
Berbagai hal yang harus di perhatikan oleh ASN seperti tidak terlibat dalam kampanye politik, tidak memihak kepada calon tertentu, dan menjaga objektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif. Mari bersama warga masyarakat, jaga martabat, jaga wibawa, jaga adab, bersama warga masyarakat sukseskan pemilu 2024. (Redaksi/GI)
