INDONESIA KOMPLIKASI
Gerbanginterview – 79 tahun kemerdekaan Indonesia belum mendapatkan hasil kemerdekaan yang sejatinya seperti yang dicita-citakan para pajuang dan pendiri negara Indonesia. Tiga hal yang menjadi kerisauan kolektif ialah tentang kedaulatan negara, system kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga hal tersebut telah jelas diidentifikasi masalahnya tetapi sangatlah sulit merumuskan jalan keluarnya.
Perbedaan cara pandang para cerdik pandai tentang solusi permasalahan tersebut justru dihadapkan pada peraktek perekayasaan teori dan manupulasi konseptual kebijakan hingga berujung pada ancaman kedaulatan negara, praktek despotisme politik dan kekuasaan, kesengsaraan rakyat.
Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kepala Negara dan Pemerintahan selanjutnya akan dinahkodai oleh Prabowo Subiyanto. Tampak pada periode politik tahun 2014 – 2019 keduanya bersaing dalam arena politik kekuasaan. Prabowo tampak dalam visinya merisaukan perihal kedaulatan, kerusakan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi pasca 2019 hingga 2024, Parabowo justru sebaliknya menjadi bagian dari praktek kekuasaan Joko Widodo. Dalam banyak session public, Prabowo Subiyanto memamerkan puja pujinya kepada Joko Widodo. Meskipun banyak ahli memandang hal demikian hanya menjadi lipstick politik Prabowo, tetapi kesejatian Prabowo Subiyanto tidak akan terlihat pasca oktober 2024 nanti.
Titik hubung Joko Widodo dan Prabowo Subiyanto ialah pada soal seberapa keberpihakan Prabowo Wubiyanto terhadap semua kebijakan Joko Widodo yang terdefenisi menggerus kedaulatan rakyat, memanupulasi hukum demi kepentingan pribadi dan kelompok ekonomi, mengesampingkan hak – hak rakyat kecil di sektor sosial, ekonomi dan Pendidikan. Catatan kelam kepemimpinan Joko Widodo selama 10 tahun ini mencakup : [1] pemberantasan korupsi paling hancur di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo. [2] Permasalahan kedaulatan ekonomi tergerus kehadiran Cina dalam prinsip kerjasama yang pragmatis serta upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi bersifat long – term mastery yang merampas kesempatan generasi baru Indonesia. Kebijakan luar negeri di bidang ekonomi, terutama Cina dan Indonesia cenderung berbasis pada kepentingan strategi. [3] Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Indonesia maret 2024 sebanyak 25, 22 juta orang yang menunjukan penurunan tiga tahun terakhir tetapi masih tampak nyata kesenjangan sosial ekonomi. [4] Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2023 – 2024 mencapai angka 0.713 atau naik 0.008 poin dari IPM Indonesia di tahun sebelumnya. Tetapi menyisakan permasalahan kesenjangan Pendidikan negeri dan swasta sekaligus honorarium para guru dan dosen swasta yang di bawah ambang kewajaran.
Kemajuan teknologi informasi, pembangunan insfrastruktur, industrialisasi di sektor hulu terutama sektor pertambangan dan energi notabene menguntungkan ekonomi tertentu. Realitas tersebut telah menjadi catatan Reberto Dahl mengenai gagasan renovasi demokrasi. Dahl menyimpulkan telah terjadi despotisme demokrasi di mana penguasa pada semua lembaga negara
secara bersama-sama memberikan kepercayaan kepada kelompok pada modal untuk mengelola sumber daya alam negara, kemudian hasilnya dibagi dua untuk kelompok tersebut dan negara. Bersamaan dengan itu, pejabat dan pegawai negara serta system pemerintahan yang korup menghabiskan 25 % dari yang diterma. Maka yang mengalir kembali kepada rakyat melalui subsidi dan pembangunan ialah 1/4 % pendapatan negara. Demikianlah alasan di balik pemikiran Prabowo Subiyanto yang menyebutkan tentang paradoks Indonesia yaitu kekayaan alam Indonesia yang begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ditahun 2016 hampir setengah kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh 1% populasi terkaya.
Hakikat kemerdekaan kembali dipertanyakan, merdeka secara formil adanya pengakuan atau merdeka secara material di mana kebebasan dan kesejahteraan benar – benar dirasakan oleh rakyat. Gambaran realitas tersebut memberikan pertanda bahwa kemerdekaan kini bersifat formil, tetapi di dalamnya masih terdapat fakta keterjajahan substansial hingga menyebabkan pelambanan dalam visi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…….. dan seterusnya.
Kekuasaan yang seharusnya terpilih melalui jalan Pemilu demokratis telah terdekontruksi dengan perilaku politik oleh Partai politik yang elitis dan ologarkis. Kedaulatan rakyat tersabotase oleh hegemoni Partai politik yang penuh muatan politik kepentingan sekaligus memperalat hukum demi kehendak ekonomis.
Berkenaan dengan semua permasalahan tersebut di atas maka digelarlah forum kritis melihat Indonesia dalam keadaan yang komplikatif. Terkelola dengan cara diskusi para rakyat dan pakar-pakar idealis dari keluarga bersama Marhenis Indonesia.
Tujuan Forum Kritis Indonesia :
1. Mencerahkan masyarakat Indonesia mengenai realitas Indonesia saat ini dan kecemasannya masa depan.
2. Menjaring gagasan cerdas dan idealis berpijak pada prinsip gotoroyong dan kebinekaan sesuai kehendak Pancasila dan UUD 1945.
3. Mengkonsolidasikan gerakan penyadaran rakyat, perlawanan terhadap desptisme politik, serta mendeseminasikan pemikiran dan sikap kedaulatan interdepensial.
Nara Sumber, Dr. Al Ghozali Hide Wulakada. SH. MH
