SIAPA SAJA YANG BOLEH MENERIMA SURAT KUASA ?

SIAPA SAJA YANG BOLEH MENERIMA SURAT KUASA ?

Gerbanginterview, Pemberian kuasa adalah perjanjian di mana seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Surat kuasa biasanya ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Surat kuasa adalah dokumen hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Berikut adalah pihak yang dapat menerima surat kuasa:
Seorang bukan advokat bisa bersidang di pengadilan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”), yang menghadirkan partisipasi Negara untuk mendanai pembelaan terhadap masyarakat miskin, dimungkinkan hadirnya kalangan non advokat untuk ikut dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat miskin tersebut.

Mereka adalah: paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Mereka bisa bersama-sama dengan advokat dicantumkan dalam surat kuasa dalam rangka melakukan pembelaan hukum.
Kutipan diatas adalah sekilas gambaran yang menjelaskan tentang Surat Kuasa, dituliskan ini menyebutkan siapa saja yang boleh menerima kuasa 1. Advokat/Pengacara : untuk mewakili kliennya dalam proses hukum.
2. Notaris : untuk mewakili pemberi kuasa dalam membuat akta otentik.
3. Kuasa Hukum : profesional yang memiliki izin praktik hukum.
4. Keluarga : suami/istri, anak, orang tua, saudara (dengan batasan wewenang).
5. Pegawai : yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kuasa.
6. Perwakilan hukum : dari lembaga atau organisasi.
Sudah jelas disebutkan batasan yang boleh menerima kuasa hukum, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuuhi
diantaranya penerima kuasa Berusia minimal 18 tahu, Memiliki kapasitas hukum, Tidak memiliki konflik kepentingan, Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

Dan Surat kuasa itu ada empat macam Jenisnya, Surat Kuasa Umum, Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa untuk Mewakili, Surat Kuasa untuk Mengurus. Kemudian juga menunjukkan identitas diri yang valit, KTP, KK, Akte kelahiran, Surat keterangan domisili, dokumen identitas penerima kuasa.

Surat kuasa ada Dasar Hukumnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah KUHPerdata Pasal 1310-1338.

Semoga dengan sajian tulisan ini bisa membantu para pencari keadilan, dan jika ada yang membutuhkan bantuan terkait persoalan hukum bisa hubungi kami Para Legal Kantor Hukum Hide Law (081329136426) Muhamad Sarman.