PEMILU PILPRES DAN PILEG, MENGAPA HANYA PILPRESNYA YANG DIDUGA ADA KECURANGAN?
Gerbanginterview – Gelombang protes yang notabene orang orang hebat di negeri ini, mulai dari Politikus, Akademisi, Guru besar, Pakar Hukum Tata Negara, dan Mahasiswa, setiap saat mewarnai di media sosial tentang perdebatan orang orang hebat negeri ini yang mempersoalkan dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Rakyat seluruh Indonesia setiap saat menonton sajian pemberitaan melalui media elektronik, media online, media cetak, hampir semua trending topiknya tentang dugaan kecurangan pemilu Pilpres, hampir tidak ada yang menduga kecurangannya pemilu Pileg, rakyat menjadi bertanya tanya.
Saking santernya gelombang protes dugaan kecurangan pemilu 2024 menimbulkan pro dan kontra, di media sosial orang menjadi bebas bicara orang berani mencibir, orang berani menyinyir, dan orang berani menyindir hingga berlebihan, padahal soal etika juga menjadi salah satu hal yang sering diperdebatkan.
Dan yang terlihat saat orang orang pintar sedang berdebat justru mempertontonkan keras kerasan suara, sampai saling tunjuk, untuk mempertahankan argumennya.
Baca juga :
Kapolres Boyolali Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi-2024:
Setiap dalam berdebat sampai seperti orang bertengkar, dan yang sering bertengkar itu juga menyuarakan tentang etika, rakyat itu juga menonton, dan yang sering mempersoalkan kecurangan pemilu Pilpres itu juga nyaleg, rakyat menjadi pintar karena sekolah dengan kenyataan realita lapangan, maka sebagian besar rakyat bertanya tanya, Pemilu Pilpres dan Pileg adalah waktu dan petugasnya sama, aturannya sama, saksi saksi ada, pengawasnya ada, tetapi mengapa hanya pemilu Pilpres yang dipersoalkan?.
Mengutip stitmen Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, (yang dirilis oleh detikcom 27/2/2024). Ujang Komaruddin, yang menyoroti wacana sejumlah pihak yang ingin mengajukan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ujang mendorong apabila ada hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres, maka juga harus ada hak angket yang menyasar Pileg.
Seandainya hak angket itu berjalan, ini bukan persoalan Pilpres, tapi persoalan Pileg juga, justru kecurangan itu sebenarnya lebih banyak di Pileg, kenapa? Karena yang terlibat lebih banyak, berapa ribu caleg yang terlibat baik di tingkat caleg DPR RI, calag DPRD provinsi/kabupaten/kota termasuk caleg DPD RI,”
Membaca situasi pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024, sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan segera sudahi perdebatan tentang kecurangan pemilu, segeralah para orang orang hebat negeri ini, bersatu padu, pemilu sudah hampir selesai, siapapun yang menang itulah bukti nyata pilihan rakyat.
Terkait ada kecurangan ada pelanggaran sudah ada jalur yang mesti dilalui, lakukan yang terbaik usut tuntas kecurangan Pemilu Pilpres dan Pileg, rakyat sebagian besar setuju asal jangan pilih pilih, kurangi berdebat, rakyat sudah jenuh, rakyat itu melihat, rakyat itu juga menilai setiap perdebatan, mana yang berpihak pada rakyat yang sebenarnya, dan mana yang tidak, rakyat itu menjadi obyeknya.
Soal Bansos, rakyat secara umum menerima, dan rakyat mengartikannya ini pesta politik, jadi wajar jangan dipersoalkan rakyat yang merindukan dan menunggu nunggu adanya bantuan, begitu ada malah menjadi persoalan hanya karena yang lain tidak bisa ikut membagikan.
Rakyat sebagian besar sangat setuju jika ada pengusutan kecurangan pemilu tetapi jangan pilih pilih ya Pilpresnya ya Pilegnya, itu namanya baru adil, yang protes Pemilu Pilpres itu juga ada nyaleg, silahkan dilanjut rakyat mendukung silahkan buka bukaan, biar terang benderang.
terkait ada tumpang-tindihnya bukan hal yang baru, caleg lebih tahu soal bansos, rakyat menjadi sasaran, ketika belum musim pemilu DPR sangat menguasai soal bantuan yang sering terdengar di telinga rakyat yaitu bantuan dana aspirasi, (red.GI)
