Brexit: Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, mengalami dilema dalam perdagangan melalui Tories dan DUP saat kehadiran Von der Leyen, (27/2/2023).
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menuju Inggris, dalam pembicaraan terakhir’dengan Rishi Sunak melalui protokol dari Irlandia Utara.
Rishi Sunak akan mengadakan pertemuan puncak Brexit, dengan Presiden Komisi Eropa. Pada hari Senin untuk menandatangani kesepakatan (MoU) yang direvisi pada protokol Irlandia Utara.
Dalam minggu yang paling berbahaya dalam kehidupan politiknya, Perdana Menteri akan bertemu Ursula von der Leyen pada sore hari untuk apa yang disebut No 10 sebagai “pembicaraan terakhir”.
Dia kemudian akan menghadapi tugas yang paling berat, untuk menjual kesepakatan tersebut kepada para Brexiter Konservatif garis keras dan partai Persatuan Demokratik Irlandia Utara (DUP), yang mengeluarkan peringatan baru selama akhir pekan ini,
Bahwa mereka tidak akan terpental untuk menerima sesuatu, yang tidak memenuhi garis merah mereka.
Sementara sumber dari Downing Street mengatakan: masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Sunak dan Von der Leyen,
Asumsi yang tersebar luas adalah, bahwa pertemuan tersebut” akan menandai revisi protokol Boris Johnson untuk pengaturan pasca-Brexit di Irlandia Utara.
Kesepakatan itu diperkirakan tidak akan secara radikal, mengubah cara Irlandia Utara berdagang dengan UE melalui perbatasan Irlandia, atau dengan seluruh Inggris Raya, tetapi akan menerapkan sistem untuk memudahkan pemeriksaan di seberang Laut Irlandia – sebuah fitur dari rencana Johnson yang telah membuat marah para DUP dan banyak Tories.
Sunak akan menjadi tuan rumah, dalam rapat kabinet pada Senin sore. Sebelum kemungkinan konferensi pers bersama dengan Von der Leyen.
Dia kemudian akan memperbarui Commons, di mana mereka akan memulai apa yang kemungkinan akan menjadi penjualan politik yang sangat sulit.
Sementara Tory Brexiters dan DUP mengatakan, mereka hanya akan memberikan putusan pada protokol yang direvisi ketika mereka telah membaca teks final dan lengkap, yang mungkin tidak akan dipublikasikan sampai akhir minggu ini, No 10 bersiap untuk tanggapan yang terbaik. mencurigakan dan berpotensi bermusuhan.
Kelompok Riset Eropa (ERG) yang berpengaruh dari anggota parlemen Tory yang berpikiran Brexit telah memperingatkan Sunak agar tidak mencoba menyelesaikan kesepakatan apa pun tanpa pemungutan suara resmi Commons, yang belum menjadi komitmen para menteri.
Setelah Dominic Raab, wakil perdana menteri, mengatakan pada hari Minggu bahwa parlemen akan “menemukan cara untuk menyampaikan pendapatnya”, Mark Francois, backbencher Tory dan ketua ERG, memperingatkan bahwa “sangat tidak bijaksana” untuk melanjutkan tanpa pemungutan suara.
Francois mengatakan kepada Sky bahwa setiap peran hukum UE yang berkelanjutan di Irlandia Utara, dan dengan demikian pengadilan Eropa (ECJ), akan membuat kesepakatan itu tidak dapat diterima – meskipun hal ini tidak dapat dihindari mengingat perbatasan perdagangan bebas hambatan di pulau Irlandia.
“Hanya melakukan beberapa fase perantara, dengan situasi di mana Anda masih berakhir di pengadilan Eropa, adalah cara yang efektif untuk menyesatkan,” kata Francois.
“Kami tidak bodoh. Yang kami inginkan adalah situasi di mana undang-undang UE dihapus dari Irlandia Utara sehingga diperlakukan dengan dasar yang sama seperti Inggris, Skotlandia, dan Wales.”
Yurisdiksi ECJ di Irlandia Utara juga tidak akan diterima oleh DUP, katanya, menambahkan: “Jika DUP tidak menyetujui kesepakatan itu, maka itu tidak akan berhasil.”
Sunak sedang memasuki pertempuran yang menjatuhkan Theresa May, tetapi dalam lanskap politik yang berbeda, dengan banyak anggota Parlemen Konservatif lebih setuju untuk berkompromi, menyadari angka jajak pendapat Tory yang merosot dan putus asa untuk kemenangan politik.
Sementara perbedaan pendapat dari DUP, akan menjadi pukulan bagi Perdana Menteri”, penjualan Downing Street kepada anggota parlemen Tory.
Hal ini akan membuat mereka berpikir di luar kemurnian ideologis dan merangkul pencapaian yang terbukti melampaui Mei dan, sampai batas tertentu, Johnson.
“Seluruh proses ini didasarkan pada upaya untuk mencapai sesuatu yang menjadi kepentingan terbaik semua orang di Irlandia Utara, dan bisnis di sana,” kata sumber pemerintah. “Itu adalah lensa yang digunakan PM untuk mendekati negosiasi ini – dengan mempertimbangkannya.”
Perbedaan lainnya adalah bahwa dalam pemilihan majelis Irlandia Utara yang hampir mati pada Mei tahun lalu, DUP berada di urutan kedua setelah Sinn Féin dan jajak pendapat menunjukkan protokol tersebut menjadi perhatian besar bagi minoritas pemilih lokal.
Sumber dikutip The Guardian.
